BAIN HAM-RI DKI Jakarta Akan Melaporkan Kegiatan Proyek TA. 2019-2020 Di Satker SDA Prov. Sumut

Gravatar Image
  • Whatsapp

Batu Bara, LiraNews – BAIN HAM RI. (BADAN ADVOKASI INVESTIGASI HAK ASASI MANUSIA.RI) Akan melaporkan hasil kegiatan dilapangan, menuntut keterbukaan informasi publik terkait maraknya proyek di satuan kerja di dinas SDA Prov. Sumut. Mengindikasikan korupsi,selaku ketum BAIN HAM-RI Belson Sinaga mengatakan, akan melaporkan semua kegiatan di dinas tersebut yang dilakukan di lakukan instansi yakni di Dinas SDA Prov. Sumut. Dalam rangka menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi. Kami selaku Warga masyarakat republik Indonesia akan terus aktif dalam pengawasan anggaran APBD Daerah.

“Kami kali ini adalah dalam rangka menuntut keterbukaan informasi publik seluas-luasnya bagi masyarakat yang juga berhak tahu dan mengawasi kinerja pemerintahan,” kata Belson Sinaga kepada (wartawan awak media), akan segera dilaksanakan dalam bulan depan .

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 354 Ayat B yang mengatur tetang partisipasi masyarakat yaitu “Perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pemonitoringan dan pengevaluasian pembanguman Daerah”Yang berarti masyarakat dapat berperan dalam proses pembangunan Daerah.

Termasuk dalam proyek di satuan kerja Dinas SDA Prov. Sumut yang menurut pandangan BAIN HAM-RI DKI Jakarta terindikasi praktek korupsi yang dimana proyek yang sudah hancur. dan tidak sesuai spesifikasi dalam pelaksanaan dilapangan yang bersumber dari APBD provinsi sumatera Utara .itu mengundang banyak pertanyaan, karena setiap di klarifikasi oleh bersangkutan melalui WA selalu di blok,ada ap dalam hal ini kuat dugaan BAIN HAM-RI DKI Jakarta,adanya dugaan tindak pidana korupsi. proses pemeriksaan inspektur Prov. Sumut hanya setelah kegiatan tersebut selesai,bukan berarti mengetahui dalam speck. Proyek tersebut terkesan tertutup dan tidak transparan juga terkait laporan kami pada proyek tersebut.

“Hal itu diperkuat dengan tidak beraninya Dinas SDA Prov. Sumut & UPT Asahan Danau Toba menghindar dalam menemui kami, ketika kami melayangkan surat klarifikasi kepada pihak Dinas SDA. Hal tersebut diatas juga, menurut pandangan kami sudah main mata dari penggunaan anggaran dan pengawasan UPT SDA Danau Toba. tersebut,” tegas Belson sinaga”.

Jika anggaran proyek pembangunan irigasi digunakan secara efektif dan efesien maka hal tersebut harusnya berdampak baik bagi keberlangsungan kesehatan di Prov. Sumatra Utara.

Menimbang dan mengingat bahwa dalam situasi pandemí seperti ini inspektorat prov.sumatra utara adalah salah satu pemeriksaan oleh hasil audit dilapangan. Dan oleh sebab itu maka dinas SDA dan UPT pengawasan Asahan danau toba harus tegas ,Belson Sinaga akan segera melayangkan berkas ke penyidik tipikor.poldasu , Kejati Sumut. memeriksa instansi tersebut agar penanganan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif, kata Belson lagi.

“Kita melihat bahwa yang Kasus indikasi penyalahgunanaan dana APBD proyek SDA Prov. Sumatra Utara ini terjadi akibat tidak dijalankanya amanah Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, secara utuh,” tukasnya.

BAIN HAM RI yang sedari awal kegiatan terus mengikuti proses yang berkembang pada kegiatan tersebut baik dari analisis maupun advokasi lapangan mengindikasikan bahwa ada skem, Maka dengan tegas kami BAIN HAM RI DKI Jakarta melaporkan ke tipikor;
I. Meminta agar Inspektorat mengaudit anggaran proyek di SDA Provinsi Sumatera Utara transparansi.
3. Mendesak Dinas SDA Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tupoksinya dalam proyek pembangunan irigasi dengan amanah Perpres No. 16 Tahun 2018.
4. Tangkap, dan adili oknum yang terlibat dalam permasalahan proyek tsb. Tandasnya. (LN)

Related posts